Sekolah.web.id – Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) telah merumuskan rekomendasi kebijakan pendidikan untuk periode 2025 hingga 2029.
Direktur Eksekutif PSPK, Nisa Felicia, menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan di dunia pendidikan dan dihimpun sejak Agustus 2023.
“Kami yakin sejak awal penyusunan rekomendasi pada Agustus 2023 ini, semua pihak sepakat bahwa tujuannya sama, yaitu kemajuan pendidikan Indonesia. Tidak ada yang menginginkan pendidikan kita mundur,” ujar Nisa dalam acara di Djakarta Theater pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Nisa mengungkapkan bahwa rekomendasi tersebut mencakup tujuh pilar utama yang ditujukan untuk menciptakan pendidikan yang merata dan inklusif.
Pilar pertama hingga ketiga menyoroti pentingnya akses pendidikan ke sekolah dan madrasah yang berkualitas, distribusi guru yang merata, serta peningkatan mutu pembelajaran.
Sementara itu, pilar keempat hingga ketujuh berfokus pada penguatan pendidikan vokasi yang sejalan dengan kebutuhan industri, peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi, pengakuan santri dan pendidikan pesantren, serta revitalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
“Kami percaya langkah yang ditempuh bukan hanya sebatas evaluasi kebijakan, tetapi juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama secara sinergis,” tambah Nisa.
Berikut rincian rekomendasi kebijakan PSPK untuk periode 2025-2029:
- Akses ke Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas dan Terjangkau
Pilar ini menekankan pentingnya penyediaan sekolah yang berkualitas, terjangkau, dan inklusif, agar semua anak, termasuk anak-anak dengan disabilitas, dapat mengakses pendidikan dasar dan menengah. Implementasi wajib belajar 13 tahun juga menjadi sorotan untuk memastikan semua anak dari PAUD hingga tingkat SMA, SMK, atau Madrasah Aliyah mendapatkan pendidikan. - Pembelajaran Berkualitas yang Berkeadilan
PSPK mengusulkan penerapan kurikulum yang relevan dan metode pembelajaran berbasis kompetensi untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, serta penguatan karakter siswa. Fokus utama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran agar siswa dapat tumbuh menjadi individu yang produktif. - Pemerataan Guru Berkualitas di Sekolah dan Madrasah
Untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang memadai, distribusi guru berkualitas perlu dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Hal ini mencakup pengembangan kompetensi guru melalui teknologi digital dan upaya mengatasi kesenjangan kesejahteraan berdasarkan status kepegawaian dan sertifikasi. - Penguatan Pendidikan Vokasi untuk Persiapan Kerja
Rekomendasi ini menyoroti pentingnya pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan peningkatan program magang untuk mendukung kesiapan lulusan di dunia kerja. Fokusnya adalah membekali siswa dengan soft skills dan hard skills yang relevan. - Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Tinggi
Pentingnya kebijakan yang memastikan akses pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas, termasuk memberikan dukungan kepada siswa dari kelompok rentan. Tantangan biaya pendidikan tinggi yang meningkat perlu diatasi agar tidak menjadi penghambat bagi calon mahasiswa dari kalangan kurang mampu. - Revitalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
Langkah revitalisasi ini bertujuan meningkatkan kualitas PTKI, mengingat mayoritas PTKI saat ini dikelola oleh pihak swasta, sedangkan hanya sebagian kecil merupakan PTKI negeri. Transformasi kelembagaan dari sekolah tinggi ke institusi hingga universitas diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia. - Pengakuan dan Akses Santri serta Pendidik Pesantren
Pilar ini menekankan pentingnya pengakuan hak santri dan pendidik pesantren dalam mengakses pendidikan tinggi dan peluang kerja yang setara, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Saat ini, ijazah pesantren belum sepenuhnya diakui, sehingga menghambat peluang santri dan pendidik untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja di sektor pendidikan formal.
PSPK mengharapkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi dalam menerapkan rekomendasi ini demi kemajuan pendidikan Indonesia.