Sekolah.web.id – Pada era pemerintahan Prabowo-Gibran, sektor pendidikan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji.
Beliau menyampaikan lima poin penting terkait perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Poin pertama yang disampaikan Ubaid adalah pentingnya menghentikan komersialisasi pendidikan. Menurutnya, akses pendidikan wajib belajar harus dijamin oleh pemerintah, tanpa memandang apakah institusi tersebut negeri atau swasta.
Dengan demikian, biaya pendidikan pada tingkat yang diwajibkan ini seharusnya sepenuhnya ditanggung oleh negara.
Hal ini disampaikan Ubaid dalam diskusi yang bertajuk “Catatan Masyarakat Sipil untuk Perbaikan Sektor Pendidikan” di Rumah Belajar Indonesia Corruption Watch, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Selasa (22/10/2024) kemarin.
Ubaid menekankan bahwa salah satu penyebab utama banyaknya anak yang putus sekolah adalah masalah ekonomi. Meski ada beberapa yang disebabkan oleh disabilitas, faktor ekonomi tetap menjadi alasan terbesar mengapa anak-anak tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka.
Pada poin kedua, Ubaid menyoroti perlunya peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Berdasarkan data dari Programme for International Student Assessment (PISA) yang diterbitkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2022, Indonesia berada di posisi kedua terbawah di Asia Tenggara.
Nilai yang dicapai Indonesia untuk kemampuan membaca adalah 359, matematika 366, dan sains 383. Meskipun kurikulum pendidikan telah diubah beberapa kali dalam dekade terakhir, Ubaid menilai bahwa perubahan tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan.
Selain itu, Ubaid juga menyoroti kesejahteraan guru sebagai poin ketiga. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan sangat terkait dengan kesejahteraan guru. Jika kesejahteraan guru diperhatikan dengan baik, maka kualitas pengajaran yang diberikan pun akan meningkat.
Selanjutnya, Ubaid mengusulkan agar pemerintah memperkuat lembaga pendidikan yang mencetak tenaga kependidikan dan memperketat proses seleksi calon mahasiswa yang masuk ke fakultas keguruan. Saat ini, menurutnya, seleksi masuk di fakultas tersebut kurang ketat, sehingga kompetensi lulusan menjadi dipertanyakan.
Poin terakhir yang disampaikan Ubaid adalah pentingnya pencegahan kekerasan di sekolah. Kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.
Ia menekankan perlunya sistem yang lebih baik untuk mencegah kekerasan, mulai dari deteksi dini hingga perlindungan bagi saksi dan korban. Ubaid mengusulkan agar Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dapat merumuskan mekanisme pencegahan yang lebih komprehensif.
Dengan adanya lima catatan ini, Ubaid berharap agar sektor pendidikan di Indonesia dapat mengalami perubahan positif yang signifikan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.